Hasil Kajian Rencana Induk Pelabuhan.
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI
PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU
PENYUSUNAN RENCANA INDUK
2022
-
2023
0
2024
0
2025
-
Perorangan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia Berbentuk PT, BUMN, BUMD Atau Koperasi Untuk Peruntukan Usaha Tsb;
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
ANGKUTAN PENYEBERANGAN
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN
FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN USAHA
IZIN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU
PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU
PEMBANGUNAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU
SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
2022
-
2023
0
2024
0
2025
-
Rekomendasi Dari Bupati/wali Kota Mengenaikesesuaian Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
FASILITASI IZIN
PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
PENETAPAN RENCANA INDUK
PENYUSUNAN RENCANA INDUK
RENCANA INDUK DLKR DLKP
2022
-
2023
0
2024
0
2025
-
Salinan Dokumen Perjanjiankonsesi Pengusahaan Pelabuhansesuai Ketentuan Sebagaimanadiatur UU 17 Tahun 2008 TentangPelayaran, PP 61 Tahun 2009tentang Kepelabuhanan Dan PM15 Tahun 2015;
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
BIDANG PELAYARAN
INFLASI
KANTONG KEMISKINAN
KEMISKINAN EKSTREM
PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU
2022
-
2023
0
2024
0
2025
-