Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

SIPD

tune close

Urusan

No	Kode	Urusan	Uraian	2023	2024	Satuan	Lihat
1	7.01.000029	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	23	14	Dokumen	bar_chart_4_bars
2	7.01.000030	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan	62	38	Dokumen	bar_chart_4_bars
3	7.01.000031	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	17	12	Laporan	bar_chart_4_bars
4	7.01.000032	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	17	11	Laporan	bar_chart_4_bars
5	7.01.000033	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	31	14	Dokumen	bar_chart_4_bars
6	7.01.000034	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Dipelihara Dengan Melibatkan Pihak Swasta	0	0	Unit	bar_chart_4_bars
7	7.01.000035	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Dokumen Non Perizinan Usaha Yang Dilaksanakan	0	0	Dokumen	bar_chart_4_bars
8	7.01.000036	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan	0	0	Laporan	bar_chart_4_bars
9	7.01.000037	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	0	6	Laporan	bar_chart_4_bars
10	7.01.000038	7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI	Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	104	74	Lembaga Kemasyarakatan	bar_chart_4_bars

Rows Per Page

1 - 10 of 4329

chevron_left 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 432 433 chevron_right

Tags

AANGKUTANLAUT

AIR LIMBAH

AIR MINUM

AKSESIBILITAS DAN UTILITAS PELAYANAN BANDARA

ALAT KESEHATAN

ANALISIS TARIF

ANALISIS TARIF KELAS EKONOMI

ANGGARAN RESPONSIF GENDER

ANGKUTAN ORANG DAN ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

ANGKUTAN PENYEBERANGAN

ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

AUDITOR DAN INSPEKTOR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BANDARA NON KOMERSIL

BANDARA YANG BELUM KOMERSIL

BANGGA KECANA

BANGGA KENCANA

BANGGAKECANA

BATAS KECEPATAN

BEBAN PENGELUARAN

BIDANG PELAYARAN

BIDANG PENERBANGAN

BIDANG PERKERETAAPIAN

BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA

BKR

DAK NONFISIK

DAK_NONFISIK

DATA DAN INFORMASI

DISTRIBUSI

DOD

DOKUMEN PERENCANAN

EVALUASI

FASILITAS KESEHATAN

FASILITAS UTAMA

FASILITASI IZIN

FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN

FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN

FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENGEMBANGAN PELABUHAN

FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN USAHA

FASYANKES

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

GEOPARK

HAK ATAS TANAH

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS

IMPLEMENTASI BATAS KECEPATAN

INDIKATOR NASIONAL MUTU

INFLASI

INFRASTRUKTUR PENUNJANG

INFRASTRUKTUR PENUNJANG BANDARA

INFRASTRUKTUR PERKERETAAPIAN TERINTEGRASI

INSPEKSI KESELAMATAN ANGKUTAN

INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN

INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN TERMINAL

IZIN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU

IZIN USAHA, IZIN PEMBANGUNAN DAN IZIN OPERASI

JALAN PROVINSI

JARINGAN JALAN PROVINSI

JARINGAN JALUR PERKERETAAPIAN

JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN

JARINGAN TRAYEK SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN

KANTONG KEMISKINAN

KAWASAN SEKITAR BANDARA

KEBANDARUDARAAN

KEBIJAKAN PENETAPAN JARINGAN

KEBIJAKAN PENETAPAN WILAYAH OPERASI

KEBIJAKAN UNTUK JALAN

KELAUTAN

KEMISKINAN EKSTREM

KERETA API PAPUA

KERJA SAMA

KERJASAMA PENANAMAN MODAL

KESADARAN

KESELAMATAN ANGKUTAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B

KESESUAIAN RENCANA TAPAK

KESPRO

KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG

KEWIRAUSAHAAN

KKOP

KOMPETENSI

KOMPETENSI PENGEMUDI

KOMPETENSI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI

KOORDINASI DAN SINKRONISASI

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN

KOORDINASI DAN SOSIALISASI

KOORDINASI PENYEDIAAN

KOORDINASI PENYELENGGARAAN

KOPERASI

KORDINASI DAN SINKRONISASI

KRISIS KESEHATAN

LAHAN BANDARA

LINGKUNGAN KEPENTINGAN BANDARA

LITERASI DIGITAL

LLAJ PROVINSI

LOKASI BANDARA

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

MEKANISME

MODAL

MONEV

MONITORING DAN EVALUASI

OPERASIONAL PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS

OSS

OTSUS

OTSUSPE

PAPUA

PEDAGANG BESAR FARMASI

PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU

PELAKSANAAN DOKUMEN

PELAKSANAAN DOKUMEN PERENCANAAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN PROVINSI

PELAKU USAHA MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHA

PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

PELAYANAN KESEHATAN

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

PEMBANGUNAN RASS

PEMBANGUNAN BANDARA

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN

PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN

PEMBANGUNAN FASILITAS UTAMA DAN PENUNJANG

PEMBANGUNAN IMPLEMENTASI BATAS KECEPATAN

PEMBANGUNAN KELUARGA

PEMBANGUNAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU

PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN

PEMBANGUNAN TERMINAL

PEMBANGUNAN ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZOSS)

PEMBANGUNAN ZOSS

PEMBANGUNANKELUARGA

PEMBENTUKAN UPTD

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

PEMBERDAYAAN KELUARGA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PEMBERDAYAAN UMKM

PEMBIAYAAN PERUMAHAN

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN SDM ORANG ASLI PAPUA

PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN

PEMELIHARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

PENANAMAN MODAL

PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

PENDAMPINGAN

PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI

PENERBANGAN

PENERBITAN IZIN

PENETAPAN DAN SOSIALISASI

PENETAPAN DOKUMEN TEKNIS ANDALALIN

PENETAPAN JARINGAN JALUR KERETA API

PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK ANGKUTAN PERKOTAAN

PENETAPAN KEBIJAKAN DAN SOSIALISASI

PENETAPAN KELAS STASIUN

PENETAPAN LOKASI BANDARA

PENETAPAN RENCANA INDUK

PENETAPAN RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN

PENETAPAN RENCANA RINCI TATA RUANG

PENETAPAN RENCANA RINCI TATA RUANG KAWASAN

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

PENGAWASAN IZIN

PENGAWASAN OPERASIONAL

PENGAWASAN OPERASIONAL TERMINAL

PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM

PENGAWASAN PELAKSANAAN REKOMENDASI ANDALALIN

PENGAWASAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

PENGELOLAAN BANDARA

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

PENGELOLAAN RUJUKAN

PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN

PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI

PENGEMBANGAN UMKM

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

PENGENDALIAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

PENGENDALIANDANPENGAWASAN

PENGGANTIAN HAK

PENGGUNAAN JALAN SELAIN KEPENTINGAN LALU LINTAS

PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI

PENGUJIAN BERKALA

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

PENILAI ANDALALIN

PENILAI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM

PENILAIAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT

PENILAIAN HASIL ANDALALIN

PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

PENINGKATAN KAPASITAS KOMPETENSI

PENINGKATAN KAPASITAS KOMPETENSI SDM

PENINGKATAN KOMPETENSI

PENINGKATAN KOMPETENSI PENILAI

PENINGKATAN KOMPETENSI PENILAI ANDALALIN

PENINGKATAN PENDAPATAN

PENUNJANG PELAYANAN BANDARA

PENYEDIAAN AKSESIBILITAS DAN UTILITAS

PENYEDIAAN BUKTI LULUS

PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI TARIF

PENYEDIAAN FASILITAS

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERKERETAAPIAN

PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI TIDAK DALAM TRAYEK

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI CERDAS

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

PENYUSUNAN RENCANA

PENYUSUNAN RENCANA AKSI

PENYUSUNAN RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI

PENYUSUNAN RENCANA INDUK

PENYUSUNAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN

PERBATASAN

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

PEREMAJAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

PERIKANAN

PERIZINAN BERUSAHA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

PERKERATAAPIAN

PERLENGKAPAN JALAN

PERSAMPAHAN

PERUBAHAN IKLIM

PERUMUSAN KEBIJAKAN

PESISIR

PKK

POSYANDU

POTENSI JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI

PRASARANA JALAN

PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

PROMOSI KESEHATAN

PROMOSI PENANAMAN MODAL

PUSKESMAS

RAK LLAJ

RASS

REFORMAAGRARIA

REGISTRASI KENDARAAN

REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN

REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN

REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL

REKOMENDASI ANDALALIN

REKOMENDASI PENETAPAN

REKOMENDASI PERSETUJUAN TEKNIS ANDALALIN

RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

RENCANA INDUK DLKR DLKP

RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ

RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ PROVINSI

RENCANA INDUK LLAJ

RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN

RENCANA PEMBANGUNAN TERMINAL

RENCANA RINCI TATA RUANG KAWASAN SEKITAR BANDARA

RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN

RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN

REVITALISASI

REVITALISASI TERMINAL

REVIU

RUMAH BARU LAYAK HUNI

RUMAH DINAS

RUMAH SAKIT

RUMAH SEHAT

RUPM

RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH (RASS)

SAMPAH

SARANA DAN PRASARANA

SDM KESEHATAN

SDM OAP

SDM PENGELOLA

SDM PENGELOLA TERMINAL PENUMPANG TIPE A

SEKITAR BANDARA

SENGKETA

SERAH TERIMA

SERTIFIKAT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN

SIMPAN PINJAM

SISTEM INFORMASI KESEHATAN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERMINAL

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM

SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

SOSIALISASI DAN UJI COBA

SOSIALISASI KEBIJAKAN

SOSIALISASI PELAKSANAAN DOKUMEN PERENCANAAN

SOSIALISASI PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

SOSIALISASI PENETAPAN JARINGAN JALUR

SPGDT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

START UP

STATISTIK SEKTORAL

STUNTING

SUMBER DAYA MANUSIA

SURVEILANS

TANAH

TEKNOLOGI DIGITAL

TELEMEDICINE

TERMINAL TIPE B

TERMINAL TIPE C

UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

UJI COBA DAN SOSIALISASI

UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

UJI PETIK

UJI PETIK TERHADAP UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

UJICOBA JALUR KERETA API

UJICOBA JARINGAN JALUR KERETA API

UKOT

UMKM

UNTUK KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN

WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG

ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZOSS)

ZOSS

Urusan

1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

4.01 - SEKRETARIAT DAERAH

4.02 - SEKRETARIAT DPRD

5.01 - PERENCANAAN

5.02 - KEUANGAN

5.03 - KEPEGAWAIAN

5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

6.01 - INSPEKTORAT DAERAH

7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI

7.03 - KABUPATEN ADMINISTRASI

8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

X.XX - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX