SIPD Data

SK Penetapan Status Darurat Bencana Dan SKPDB Yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

info

Detail Data SIPD

Kode 1.05.000243
Urusan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Dokumen
Uraian SK Penetapan Status Darurat Bencana Dan SKPDB Yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu
Definisi Operasional Merupakan pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit adalah penanganan awal KLB yang ditingkatkan statusnya menjadi darurat bencana non alam, dengan alat ukur SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB
linked_services

Data Terkait

arrow_forward

SK Penetapan Status Darurat Bencana Dan SKPDB Yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi Terpadu

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT · Dokumen

 arrow_forward

Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana Dan SKPDB Yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT · Dokumen

 arrow_forward

Dokumen Yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran Yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian Dan Pengujian Dan Penelitian

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT · Dokumen

 arrow_forward

Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Yang Sah Dan Legal

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT · Laporan

 arrow_forward

Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Yang Sah Dan Legal

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT · Laporan