SIPD Data
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
&Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Dan Penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH Yang Memuat: 1. Data Jumlah Dan Sebaran Kelompok Tani Hutan 2. Data Jumlah Dan Sebaran Pelaku Usaha Yang Memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup Berupa Air Dan Yang Menyebabkan Emisi Karbon 3. Data SLHD Yang Memuat Tutupan Hutan 4. Jumlah Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Fasilitasi Penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya Sesuai Ketentuan Perundang Undangan Dan Kebutuhan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP · Laporan
&Laporan Hasil Pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH Yang Memuat: 1. Data Jumlah Dan Sebaran Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) 2. Data Jumlah Dan Sebaran Pelaku Usaha Yang Memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup Berupa Air Dan Yang Menyebabkan Emisi Karbon 3. Data Jumlah Dan Sebaran BUMN Dan BUMD Lingkup Provinsi Yang Memanfaatkan Air Dan Menyebabkan Emisi Karbon. 4. Data SLHD Yang Memuat Tutupan Hutan 5. Jumlah Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Fasilitasi Penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya Sesuai Ketentuan Perundang Undangan Dan Kebutuhan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP · Laporan
Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH Yang Memuat: 1. Data Jumlah Dan Sebaran Kelompok Tani Hutan 2. Data Jumlah Dan Sebaran Pelaku Usaha Yang Memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup Berupa Air Dan Yang Menyebabkan Emisi Karbon 3. Data SLHD Yang Memuat Tutupan Hutan 4. Jumlah Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Fasilitasi Penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya Sesuai Ketentuan Perundang Undangan Dan Kebutuhan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP · Laporan
Laporan Hasil Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Yang Dilaksanakan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP · Dokumen
Data Sumber Daya Dan Lingkungan Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 Kab/kota
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN · Dokumen