SIPD Data

Jumlah Penerapan Sanksi Administratif Yang Dikenakan Kepada Penanggung Jawab Usaha/kegiatan Yang Tidak Taat Dan Menjadi Kewenangannya

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

info

Detail Data SIPD

Kode 2.11.000347
Urusan 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Satuan Sanksi
Uraian Jumlah Penerapan Sanksi Administratif Yang Dikenakan Kepada Penanggung Jawab Usaha/kegiatan Yang Tidak Taat Dan Menjadi Kewenangannya
Definisi Operasional Data dan Informasi penerapan sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup. Data ini mencakup jumlah sanksi administrasi yang dikenakan, jenis sanksi, pelanggaran yang dikenai sanksi, serta status pelaksanaan dan kepatuhan terhadap sanksi tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan identifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Jumlah Penerapan Sanksi Administratif Yang Dikenakan Kepada Penanggung Jawab Usaha/kegiatan Yang Tidak Taat Dan Menjadi Kewenangan Kabupaten/kota

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP · Perkara

 arrow_forward

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, Penurunan Emisi/pprk/Perubahan Iklim Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/kota

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP · Dokumen

 arrow_forward

Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengumpulan Dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/kota Yang Dilakukan Pembinaan

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP · Usaha

 arrow_forward

&Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Dan Penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH Yang Memuat: 1. Data Jumlah Dan Sebaran Kelompok Tani Hutan 2. Data Jumlah Dan Sebaran Pelaku Usaha Yang Memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup Berupa Air Dan Yang Menyebabkan Emisi Karbon 3. Data SLHD Yang Memuat Tutupan Hutan 4. Jumlah Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Fasilitasi Penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya Sesuai Ketentuan Perundang Undangan Dan Kebutuhan

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP · Laporan

 arrow_forward

Jumlah Usaha Yang Dibina Dan Dipantau Berdasarkan Pengumpulan Limbah B3 Sesuai Dengan Kewenangannya Skala Provinsi Yang Diterbitkan

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP · Usaha