SIPD Data

Data Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan Gerakan Lalu Lintas

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

info

Detail Data SIPD

Kode 2.15.000256
Urusan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Satuan Dokumen
Uraian Data Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan Gerakan Lalu Lintas
Definisi Operasional Penetapan rencana kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/ atau persimpangan, dilakukan melalui tahapan: 1. skema penanganan lalu 2. pemilihan alternatif dari skema penanganan lalu 3. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas. a. Skema Penanganan Lalu Lintas Skema penanganan lalu lintas merupakan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan pada ruas jalan, persimpangan, dan/ atau jaringan jalan. Strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa: 1) penetapan prioritas angkutan 2) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan 3) pemberian kemudahan bagi penyandang 4) pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu 5) pemaduan berbagai moda 6) pengendalian lalu lintas pada 7) pengendalian lalu lintas pada ruas dan! atau 8) perlindungan terhadap lingkungan. b. Pemilihan Alternatif Dari Skema Penanganan Lalu Lintas Pemilihan alternatif penanganan lalu lintas yang akan diterapkan pada ruas dan/ atau persimpangan harus memperhatikan: 1) dampak terhadap lingkungan ekonomi, sosial dan lingkungan 2) dampak terhadap kondisi lalu lintas 3) sinergitas dengan kebijakan lain dibidang lalu lintas dan angkutan Penentuan alternatif skema penanganan lalu lintas dapat dilakukan melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
Tag
JARINGAN JALAN PROVINSI OPERASIONAL PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL PENGGUNAAN JALAN SELAIN KEPENTINGAN LALU LINTAS PERUBAHAN IKLIM
show_chart

Grafik

linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Data Rencana Kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kabupaten/Kota

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Pengendalian Lalu Lintas Pada Ruas Jalan

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Penetapan Prioritas Angkutan Massal Melalui Penyediaan Lajur Atau Jalur Atau Jalan Khusus

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen