SIPD Data

Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

info

Detail Data SIPD

Kode 2.15.000257
Urusan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Satuan Dokumen
Uraian Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor
Definisi Operasional Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di b. dan/atau c. rekaman peralatan elektronik Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi: a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana dan b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu. (2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.
Tag
INFLASI KEBIJAKAN UNTUK JALAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN PROVINSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
show_chart

Grafik

linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Data Kendaraan Bermotor Yang Telah Melaksanakan Wajib Uji

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Penyelenggaraan Pengujian Berkalan Kendaraan Bermotor

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Ditingkatkan Kapasitasnya

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Alat Uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Sesuai Dengan Akreditasi

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Unit