SIPD Data

Data Izin Pembangunan

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

info

Detail Data SIPD

Kode 2.15.000286
Urusan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Satuan Dokumen
Uraian Data Izin Pembangunan
Definisi Operasional a. Izin pembangunan Perkeretaapian Khusus diterbitkan oleh: - Direktur Jenderal, untuk penyelenggaraan yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi dan/atau batas wilayah - Gubernur, untuk penyelenggaraan yang Jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat persetujuan dari Direktur dan - Bupati/Walikota, untuk penyelenggaraan yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan persetujuan dari Direktur Jenderal. b. Permohonan izin pembangunan harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan: - Surat persetujuan prinsip - Rancang bangun yang dibuat berdasarkan - Gambar-gambar - Data - Jadwal - Spesifikasi - Analisis mengenai dampak Iingkungan hidup atau UKL dan - Metode - Izin mendirikan - Izin Jain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- - Rekomendasi dari bupati/walikota yang wiJayahnya akan dilintasi oleh jalur kereta dan - Melampirkan bukti pembebasan tanah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dari total tanah yang dibutuhkan.
Tag
BIDANG PERKERETAAPIAN
linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Data Permohonan Izin Pembangunan

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Persetujuan Prinsip Pembangunan

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Izin Penyelenggaraan Dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Telah Ditetapkan

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Laporan

 arrow_forward

Data Perizinan Tempat Tinggal Landas Dan Mendarat Helikopter Yang Diterbitkan

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen