SIPD Data

Izin Usaha Penunjang Bidang Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

info

Detail Data SIPD

Kode 3.25.004119
Urusan 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Satuan Rekomendasi
Uraian Izin Usaha Penunjang Bidang Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Definisi Operasional Perizinan berusaha di bidang Usaha penunjang Pengolahan Ikan berupa Rekomendasi Kelayakan Pengolahan oleh Pembina Mutu Daerah
Tag
PERIKANAN
show_chart

Grafik

linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Izin Usaha Penunjang Bidang Pemasaran Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN · Rekomendasi

 arrow_forward

Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya, Lokasi, Dan/atau Manfaat Atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, Dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing Dan/atau Tenaga Kerja Asing

3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN · Dokumen

 arrow_forward

Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya, Lokasi, Dan/atau Manfaat Atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, Dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing Dan/atau Tenaga Kerja Asing Yang Diterbitkan (SIUP SIUP Dan SIUP Pembenihan Dan Pembesaran)

3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN · Rekomendasi

 arrow_forward

SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya, Lokasi, Dan/atau Manfaat Atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, Dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing Dan/atau Tenaga Kerja Asing

3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko

3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN · Dokumen