SIPD Data

Berita Acara Kesepakatan Substansi Antara Bupati / Walikota Dengan DPRD Kabupaten/kota Atau Catatan Hasil Pembahasan Terakhir Dengan DPRD Kabupaten/kota Uang Ditandatangani Oleh Kepala Daerah Apabila Tidak Terjadi Kesepakatan Dengan DPRD Dalam Waktu 10 Hari Sejak Pengajuan Rancangan Perda Kabupaten/kota

1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

info

Detail Data SIPD

Kode 1.03.000038
Urusan 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Satuan Dokumen
Uraian Berita Acara Kesepakatan Substansi Antara Bupati / Walikota Dengan DPRD Kabupaten/kota Atau Catatan Hasil Pembahasan Terakhir Dengan DPRD Kabupaten/kota Uang Ditandatangani Oleh Kepala Daerah Apabila Tidak Terjadi Kesepakatan Dengan DPRD Dalam Waktu 10 Hari Sejak Pengajuan Rancangan Perda Kabupaten/kota
Definisi Operasional Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas hasil kesepakatan substansi antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisasi dengan cap basah.
Tag
PERUBAHAN IKLIM
show_chart

Grafik

linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Berita Acara Pembahasan Dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota

1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG · Dokumen

 arrow_forward

Berita Acara Dengan Kabupaten/kota Yang Berbatasan (*apabila Berbatasan Dengan Provinsi/kabupaten/kota Lain)

1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG · Dokumen

 arrow_forward

Berita Acara Dengan Kabupaten/kota Yang Berbatasan (*apabila Berbatasan Dengan Kabupaten/kota Lain)

1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG · Dokumen

 arrow_forward

1. Hasil Identifikasi TPB 2. Rumusan Skenario TPB 3. Surat Keterangan Penjaminan Kualitas Oleh Kepala Daerah 4. Terlaksananya Validasi Muatan KLHS RPJMD Sesuai Dengan NSPK Nya Dengan Pembuktian Hasil Validasi Kabupaten/Kota Kepada Provinsi, Dan Provinsi Kepada KLHK 5. Data Permohonan Pengintegrasian Muatan KLHS Kedalam Dokumen Perencanaan Oleh Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Dan Kemendagri Kepada Provinsi (termasuk Matriks Integrasi)

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP · Laporan

 arrow_forward

Berita Acara Kesepakatan Bersama Dengan Daerah Berbatasan

1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG · Dokumen