SIPD Data

Kesesuaian Dengan Dokumen Tata Ruang (RTRW/RDTR, KRK/KKPR)

1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

info

Detail Data SIPD

Kode 1.03.910217
Urusan 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Satuan Dokumen
Uraian Kesesuaian Dengan Dokumen Tata Ruang (RTRW/RDTR, KRK/KKPR)
Definisi Operasional RTRW Provinsi: Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. RDTR: Rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. KRK/KKPR: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha pertama sebelum perizinan lingkungan dan perizinan gedung bangunan. KKPR ini memiliki dua fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan. Sebagai acuan administrasi pertanahan, KKPR berfungsi sebagai pengganti izin lokasi. (Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021)
linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Dokumen Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG · Dokumen

 arrow_forward

Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang

1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG · Dokumen

 arrow_forward

Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang

1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG · Dokumen

 arrow_forward

Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemberian Insentif Dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang

1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG · Dokumen

 arrow_forward

Berita Acara Kesepakatan Substansi Antara Bupati / Walikota Dengan DPRD Kabupaten/kota Atau Catatan Hasil Pembahasan Terakhir Dengan DPRD Kabupaten/kota Uang Ditandatangani Oleh Kepala Daerah Apabila Tidak Terjadi Kesepakatan Dengan DPRD Dalam Waktu 10 Hari Sejak Pengajuan Rancangan Perda Kabupaten/kota

1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG · Dokumen