Data Permohonan Pengintegrasian Muatan KLHS Kedalam Dokumen Perencanaan Oleh Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Dan Kemendagri Kepada Provinsi (termasuk Matriks Integrasi)

1. Hasil Identifikasi TPB 2. Rumusan Skenario TPB 3. Surat Keterangan Penjaminan Kualitas Oleh Kepala Daerah 4. Terlaksananya Validasi Muatan KLHS RPJMD Sesuai Dengan NSPK Nya Dengan Pembuktian Hasil Validasi Kabupaten/Kota Kepada Provinsi, Dan Provinsi Kepada KLHK 5. Data Permohonan Pengintegrasian Muatan KLHS Kedalam Dokumen Perencanaan Oleh Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Dan Kemendagri Kepada Provinsi (termasuk Matriks Integrasi)

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP · Laporan

Data Hasil Penjaminan Kualitas Dan Dokumentasi KLHS

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP · Laporan

Jumlah Penerapan Sanksi Administratif Yang Dikenakan Kepada Penanggung Jawab Usaha/kegiatan Yang Tidak Taat Dan Menjadi Kewenangan Kabupaten/kota

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP · Perkara

Data Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Yang Disediakan Pemerintah Pusat Dan Provinsi

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP · Dokumen

&Laporan Hasil Pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH Yang Memuat: 1. Data Jumlah Dan Sebaran Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) 2. Data Jumlah Dan Sebaran Pelaku Usaha Yang Memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup Berupa Air Dan Yang Menyebabkan Emisi Karbon 3. Data Jumlah Dan Sebaran BUMN Dan BUMD Lingkup Provinsi Yang Memanfaatkan Air Dan Menyebabkan Emisi Karbon. 4. Data SLHD Yang Memuat Tutupan Hutan 5. Jumlah Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Fasilitasi Penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya Sesuai Ketentuan Perundang Undangan Dan Kebutuhan

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP · Laporan