SIPD Data

Data Perlengkapan Jalan

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

info

Detail Data SIPD

download Unduh Data expand_more
Kode 2.15.000142
Urusan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Satuan Dokumen
Uraian Data Perlengkapan Jalan
Definisi Operasional Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas: 1. alat pembatas dan 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan. f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas: 1. pagar 2. cermin 3. tanda patok tikungan (delineator); 4. pulau-pulau lalu dan 5. pita penggaduh. g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan dan/atau h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
Tag
GEOPARK INFLASI JALAN PROVINSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS OPERASIONAL PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL PENGGUNAAN JALAN SELAIN KEPENTINGAN LALU LINTAS PERLENGKAPAN JALAN PERUBAHAN IKLIM PRASARANA JALAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN
table_chart

Tabel Data

Tahun Nilai (Dokumen)
2024 1
2025 —
show_chart

Grafik

linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Data Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Pengendalian Lalu Lintas Pada Ruas Jalan

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Kereta Api Yang Melintas (kereta Api Yang Menjalani Iintas Pelayanan Dan Kereta Api Yang Lintas Pelayanannya Berhimpit)

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Unit

 arrow_forward

Data Pemberian Prioritas Keselamatan Dan Kenyamanan Pejalan Kaki

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen