SIPD Data

Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Eksisting

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

info

Detail Data SIPD

Kode 2.15.000166

Urusan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Satuan Dokumen

Uraian Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Eksisting

Definisi Operasional Penentuan lokasi asal dan tujuan setiap Trayek perkotaan pada kawasan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan b. penentuan pusat Kawasan Perkotaan aglomerasi. Penentuan tempat persinggahan berupa tempat pemberhentian Mobil Bus dan Mobil Penumpang umum serta penentuan rute setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan b. kelas jalan. Penentuan jumlah perkiraan jasa Angkutan Penumpang perkotaan untuk setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan b. pembagian moda. Penentuan jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan perkotaan setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi jenis, tipe, kapasitas, dan jumlah kendaraan yang harus disiapkan setiap hari serta frekuensi perjalanan yang harus dilayani dalam waktu tertentu. Penentuan jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan perkotaan setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap b. panjang Trayek dan waktu tempuh yang dibutuhkan secara selamat dan dan c. jenis kelas pelayanan Angkutan ekonomi dan/atau nonekonomi.

Tag

JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK ANGKUTAN PERKOTAAN PENETAPAN KEBIJAKAN DAN SOSIALISASI PENYUSUNAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN SOSIALISASI DAN UJI COBA

linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Eksisting

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

arrow_forward

Data Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

arrow_forward

Data Laporan Hasil Pengawasan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Kab/Kota

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Laporan

arrow_forward

Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

arrow_forward

Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Telah Ditetapkan

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen