SIPD Data

Peraturan Bupati/Walikota Mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

info

Detail Data SIPD

Kode 2.15.000316

Urusan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Satuan Dokumen

Uraian Peraturan Bupati/Walikota Mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota

Definisi Operasional RAK LLAJ Kabupaten/Kota memuat: a. sasaran Pemerintah Kabupaten/ b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ, RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, dan RAK LLAJ c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Kabupaten/ d. rencana aksi dan target kine{ dan e. rencana pendanaan. RAK LLAJ Kabupaten/Kota disusun berdasarkan: a. RUNK b. RAK LLAJ Kementerian/ c. RAK LLAJ dan d. Rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten/Kota.

Tag

EVALUASI PENETAPAN DAN SOSIALISASI RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

arrow_forward

Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Laporan

arrow_forward

Data Laporan Hasil Pengawasan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Kab/Kota

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Laporan

arrow_forward

Data Rencanan Induk Pelabuhan Kab/kota Yang Telah Ditetapkan

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

arrow_forward

Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Eksisting

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen