SIPD Data

Koordinasi Dalam Memenuhi Ketentuan Wajib Pembangunan Bandara

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

info

Detail Data SIPD

Kode 2.15.000397
Urusan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Satuan Dokumen
Uraian Koordinasi Dalam Memenuhi Ketentuan Wajib Pembangunan Bandara
Definisi Operasional Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam memenuhi kewajiban ketentuan pembangunan bandara Dalam Pembangunan Bandar Udara Umumdan Bandar Udara Khusus, Pemrakarsa/Penyelenggara Bandar Udara wajib memenuhi ketentuan: a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara sesuai dengan Rencana Induk Bandar b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Bandar Udara yang c. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan d. memberikan akses terhadap pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan Bandar e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bandar Udara secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/Walikota sesuai dengan dan f. melaporkan hasil pembangunan Bandar Udara kepada Menteri setelah selesainya pembangunan Bandar Udara
Tag
BIDANG PENERBANGAN KOORDINASI DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BANDARA
show_chart

Grafik

linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Alat Uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Sesuai Dengan Akreditasi Dan Personel Penguji Yang Andal

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Unit

 arrow_forward

Alat Uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Sesuai Dengan Akreditasi

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Unit

 arrow_forward

Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Telah Sosialisasikan

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Telah Ditetapkan

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen