Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal

Dana Kerohiman Merupakan Dana Santunan Yang Diberikan Oleh Instansi Yang Memerlukan Tanah Kepada Pihak Yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman Dalam Rangka Pembangunan Di Atas Tanah Musnah. Dana Dimaksud Diberikan Apabila Adanya Rekonstruksi Atau Reklamasi Yang Dilakukan Oleh Pernerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Atau Pihak Lain Diatas Tanah Musnah Dimaksud.

2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN · Laporan

Penyelenggaraan Kerjasama Dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran Adalah Serangkaian Upaya Dan Tindakan Untuk Saling Bersinergi Baik Melalui Forum Komunikasi Kebakaran, Organisasi Profesi Atau Bentuk Kegiatan Lainnya Dalam Rangka Mempercepat Atau Mempermudah Layanan Pemadaman Dan Evakuasi Kebakaran Dan Non Kebakaran Yang Dilaksanakan Dengan Satuan Dokumen, Dan Dilaksanakan Oleh Bidang Yang Menangani Dan Memfasilitasi Kerjasama

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT · Dokumen

Laporan Hasil Koordinasi Dengan Kantor Kementerian Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Agama Kabupaten/Kota Dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing Kepada Instansi Vertikal Dan UPT Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL · Laporan

Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum

7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI · Dokumen

Supervisi Bersama Dengan Kantor Kementerian Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Agama Kabupaten/Kota Dan Pengadilan Agama Mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Bagi Penduduk Yang Beragama Islam Dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil Yang Dilaksanakan

2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL · Laporan