SIPD Data

Data Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

info

Detail Data SIPD

Kode 2.15.000040
Urusan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Satuan Dokumen
Uraian Data Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota
Definisi Operasional Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek meliputi: a. dokumen b. dokumen Angkutan c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang e. tanda identitas perusahaan Angkutan dan f. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum. dan Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan meliputi: a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan b. fisik Kendaraan dan c. Standar Pelayanan Minimal.
Tag
INFLASI KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK ANGKUTAN PERKOTAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERUBAHAN IKLIM PERUMUSAN KEBIJAKAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN SOSIALISASI DAN UJI COBA
linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Data Prakiraan Perindahan Orang Dan/atau Barang Menurut Asal Tujuan Perjalanan Lingkup Kabupaten/Kota

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Telah Ditetapkan

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Telah Sosialisasikan

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Perusahaan Angkutan Umum Kabupaten/Kota

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Laporan Angkutan Taksi Yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen