SIPD || PERUMUSAN KEBIJAKAN
SIPD Data
Data Jalur
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
BIDANG PERKERETAAPIAN
INFLASI
INFRASTRUKTUR PERKERETAAPIAN TERINTEGRASI
PENETAPAN KELAS STASIUN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
2023
0 Jalur
2024
0 Jalur
Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Telah Ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
KEBIJAKAN PENETAPAN WILAYAH OPERASI
PERUMUSAN KEBIJAKAN
SOSIALISASI DAN UJI COBA
WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG
2023
0 Dokumen
2024
0 Dokumen
Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Telah Sosialisasikan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
KEBIJAKAN PENETAPAN WILAYAH OPERASI
PERUMUSAN KEBIJAKAN
SOSIALISASI DAN UJI COBA
WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG
2023
0 Dokumen
2024
0 Dokumen
Data Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
INFLASI
KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK ANGKUTAN PERKOTAAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PERUBAHAN IKLIM
PERUMUSAN KEBIJAKAN
RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN
SOSIALISASI DAN UJI COBA
2023
0 Dokumen
2024
0 Dokumen
Data Fasilitas Operasi
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PENETAPAN KELAS STASIUN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
2023
0 Unit
2024
0 Unit
Data Fasilitas Penunjang
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PENETAPAN KELAS STASIUN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
2023
0 Unit
2024
0 Unit
Data Frekuensi/lalu Lintas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PENETAPAN KELAS STASIUN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
2023
0 Kali
2024
0 Kali
Data Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Antarkota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
BIDANG PERKERETAAPIAN
JARINGAN JALUR PERKERETAAPIAN
KEBIJAKAN PENETAPAN JARINGAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
2023
0 Unit
2024
0 Unit
Data Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Perkotaan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
BIDANG PERKERETAAPIAN
JARINGAN JALUR PERKERETAAPIAN
KEBIJAKAN PENETAPAN JARINGAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
2023
0 Unit
2024
0 Unit
Data Pelayanan Angkutan Barang
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
BIDANG PERKERETAAPIAN
JARINGAN JALUR PERKERETAAPIAN
KEBIJAKAN PENETAPAN JARINGAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
2023
0 Unit
2024
0 Unit