SIPD Data

Data Pemberian Kemudahan Bagi Penyandang Cacat

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

info

Detail Data SIPD

Kode 2.15.000120
Urusan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Satuan Dokumen
Uraian Data Pemberian Kemudahan Bagi Penyandang Cacat
Definisi Operasional Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut 1. Trotoar Jalan a. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin pada kondisi kering maupun b. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis, ubin bulat/dot c. Ukuran dasar ruang (terlampir) d. Kelandaian : 1 satuan vertical : 10 satuan horizontal, ada jalur penghubung (ramp) 2. Tempat Penyeberangan a. Penyeberangan sebidang dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan alat pemberi isyarat lalu b. Penyeberangan tidak sebidang menggunakan lift, escalator, tangga dengan kelandaian (1 satuan vertical : 10 satuan horizontal). 3. Tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum disertai (ramp) dengan lebar 90 4. Tempat Parkir (desain terlampir); 5. Angkutan Umum Tersedianya fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas (Minimal 1 tempat duduk).
Tag
GEOPARK MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN PERLENGKAPAN JALAN PERUBAHAN IKLIM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN
show_chart

Grafik

linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki, Dan Penyandang Cacat Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Unit

 arrow_forward

Data Pemberian Prioritas Keselamatan Dan Kenyamanan Pejalan Kaki

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki, Dan Penyandang Cacat

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Unit

 arrow_forward

Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Telah Sosialisasikan

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen