SIPD Data

Dokumen Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

info

Detail Data SIPD

Kode 2.15.000180
Urusan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Satuan Dokumen
Uraian Dokumen Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Definisi Operasional -Dalam pelaksanaan pembangunan perkeretaapian umum pada jalur melintasi daerah kabupatan/kota dalam satu provinsi, Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait prasarana perkeretaapian umum meliputi izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi. - Badan Usaha yang akan melakukan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, wajib mengajukan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati / Wali Kota sesuai kewenangannya melalui Lembaga Online Single Submission (OSS).
Tag
FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN IZIN USAHA, IZIN PEMBANGUNAN DAN IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM
linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Laporan

 arrow_forward

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Laporan

 arrow_forward

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Laporan

 arrow_forward

Rincian Teknis Pengumpulan Limbah B3 Yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diterbitkan

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP · Dokumen

 arrow_forward

Permohonan Rincian Teknis Pengumpulan Limbah B3 Yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Ditolak

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP · Dokumen