SIPD Data

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

info

Detail Data SIPD

Kode 2.15.000203

Urusan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Satuan Laporan

Uraian Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah

Definisi Operasional Untuk memperoleh izin operasi Prasarana Perkeretaapian, Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan: a. Prasarana Perkeretaapian yang telah dibangun telah sesuai dengan persyaratan kelaikan teknis dan operasional Prasarana Perkeretaapian dan telah lulus uji pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan b. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian dan perawatan Prasarana c. tersedianya tenaga perawatan prasarana Perkeretaapian, tenaga pemerikba prasarana Perkeretaapian, dan petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian yang dibuktikan dengan d. menyediakan peralatan untuk perawatan prasarana dan e. membuat dan melaksanakan sistem keselamatan.

Tag

BIDANG PERKERETAAPIAN

table_chart

Tabel Data

Tahun	Nilai (Laporan)
2024	0
2025	—

linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Laporan

arrow_forward

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Laporan

arrow_forward

Dokumen Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

arrow_forward

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Laporan

arrow_forward

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Laporan