SIPD Data

Laporan Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

info

Detail Data SIPD

Kode 2.15.000209
Urusan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Satuan Laporan
Uraian Laporan Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api
Definisi Operasional 1. Kumpulan lintas pelayanan perkeretaapian antarkota yang tersambung satu dengan yang lain yang telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya merupakan jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota. 2. Kumpulan lintas pelayanan perkeretaapian perkotaan yang tersambung satu dengan yang lain yang telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya merupakan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan. 3. Kumpulan lintas pelayanan perkeretaapian yang tersambung satu dengan yang lain dapat berupa: a. keterpaduan secara fisik baik berupa perpotongan atau persinggungan simpul yang berada pada jalur kereta dan/atau b. keterpaduan pelayanan angkutan kereta api.
Tag
INFLASI PERUBAHAN IKLIM SOSIALISASI KEBIJAKAN SOSIALISASI PENETAPAN JARINGAN JALUR UJICOBA JALUR KERETA API UJICOBA JARINGAN JALUR KERETA API
linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Laporan

 arrow_forward

Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Laporan

 arrow_forward

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Laporan

 arrow_forward

Laporan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Laporan