SIPD Data

Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas Sesuai Dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas

2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

info

Detail Data SIPD

Kode 2.16.000108
Urusan 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Satuan
Uraian Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas Sesuai Dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas
Definisi Operasional - Perhitungan jumlah Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Pedoman Program Kota Cerdas merupakan pedoman program konsep pengelolaan kota/kabupaten berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
show_chart

Grafik

linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai Dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas

2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA · Inovasi

 arrow_forward

Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Sosialisasi Program Kabupaten/Kota Cerdas

2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA · Perangkat Daerah

 arrow_forward

Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Yang Menempati Rumah Dengan Status Lainnya (selain Hak Milik Dan Sewa)

1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN · Orang

 arrow_forward

Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Yang Menempati Rumah Dengan Status Hak Milik

1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN · Orang

 arrow_forward

1. Hasil Identifikasi TPB 2. Rumusan Skenario TPB 3. Surat Keterangan Penjaminan Kualitas Oleh Kepala Daerah 4. Terlaksananya Validasi Muatan KLHS RPJMD Sesuai Dengan NSPK Nya Dengan Pembuktian Hasil Validasi Kabupaten/Kota Kepada Provinsi, Dan Provinsi Kepada KLHK 5. Data Permohonan Pengintegrasian Muatan KLHS Kedalam Dokumen Perencanaan Oleh Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Dan Kemendagri Kepada Provinsi (termasuk Matriks Integrasi)

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP · Laporan