SIPD Data

Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai Dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas

2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

info

Detail Data SIPD

Kode 2.16.000109
Urusan 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Satuan Inovasi
Uraian Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai Dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas
Definisi Operasional - Perhitungan jumlah Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Inovasi Program Kota Cerdas merupakan perubahan cara,metode, teknologi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program atau layanan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan dampak positif kepada masyarakat
Tag
INFLASI START UP TEKNOLOGI DIGITAL
show_chart

Grafik

linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas Sesuai Dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas

2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ·

arrow_forward

Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Sosialisasi Program Kabupaten/Kota Cerdas

2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA · Perangkat Daerah

 arrow_forward

Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Yang Menempati Rumah Dengan Status Lainnya (selain Hak Milik Dan Sewa)

1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN · Orang

 arrow_forward

Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Yang Menempati Rumah Dengan Status Hak Milik

1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN · Orang

 arrow_forward

1. Hasil Identifikasi TPB 2. Rumusan Skenario TPB 3. Surat Keterangan Penjaminan Kualitas Oleh Kepala Daerah 4. Terlaksananya Validasi Muatan KLHS RPJMD Sesuai Dengan NSPK Nya Dengan Pembuktian Hasil Validasi Kabupaten/Kota Kepada Provinsi, Dan Provinsi Kepada KLHK 5. Data Permohonan Pengintegrasian Muatan KLHS Kedalam Dokumen Perencanaan Oleh Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Dan Kemendagri Kepada Provinsi (termasuk Matriks Integrasi)

2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP · Laporan