SIPD Data

Data Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Perkotaan

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

info

Detail Data SIPD

download Unduh Data expand_more
Kode 2.15.000079
Urusan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Satuan Unit
Uraian Data Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Perkotaan
Definisi Operasional a. Jaringan pelayanan perkeretaapian merupakan kumpulan lintas pelayanan yang tersambung satu dengan yang lain menghubungkan Iintas pelayanan perkeretaapian dengan pusat kegiatan, pusat logistik, dan antar moda. b. Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang berada dalam suatu wilayah perkotaan dapat : - Melampaui 1 (satu) - Melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) dan - Berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota. c. Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan: - Menghubungkan beberapa stasiun di wilayah - Melayani banyak penumpang - Memiliki sifat perjalanan ulang alik/ - Melayani penumpang - Memiliki jarak dan/atau waktu tempuh dan - Melayani kebutuhan angkutan penumpang di dalam kota dan dari daerah sub-urban menuju pusat kota atau sebaliknya.
Tag
BIDANG PERKERETAAPIAN JARINGAN JALUR PERKERETAAPIAN KEBIJAKAN PENETAPAN JARINGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
table_chart

Tabel Data

Tahun Nilai (Unit)
2024 0
2025 —
linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Data Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Antarkota

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Unit

 arrow_forward

Data Laporan Hasil Pengawasan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Kab/Kota

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Laporan

 arrow_forward

Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Eksisting

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Data Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

 arrow_forward

Dokumen Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen