SIPD 2.15.000080 || Batik Tabalong

info

Detail Data SIPD

Kode 2.15.000080

Urusan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Satuan Dokumen

Uraian Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten/Kota

Definisi Operasional Rencana Umum Jaringan Trayek Kab/Kota memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan setiap Trayek antarkota dalam provinsi merupakan ibukota provinsi, kota, ibukota kabupaten, wilayah strategis provinsi, dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan Kab/ b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten / c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Kab/ d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe C atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta dan e. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan Angkutan Kab/Kota setiap Trayek.

Tag

FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SOSIALISASI DAN UJI COBA

table_chart

Tabel Data

Tahun	Nilai (Dokumen)
2024	1
2025	—

show_chart

Grafik

linked_services

Data Terkait

arrow_forward

Data Laporan Hasil Pengawasan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Kab/Kota

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Laporan

arrow_forward

Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Eksisting

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

arrow_forward

Data Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

arrow_forward

Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Eksisting

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen

arrow_forward

Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Telah Sosialisasikan

2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN · Dokumen